Fakta Keributan Fahri Hamzah dan Partai PKS Berujung Uang Rugi Rp 30 Miliar

Fahri Hamzah vs PKS-IGfahrihamzah

THERAGRAN.CO.ID – Fakta Keributan Fahri Hamzah dan Partai PKS Berujung Uang Rugi Rp 30 Miliar Seperti diketahui apabila perseteruan antara Fahri Hamzah dengan beberapa elit politik partai PKS sampai sekarang ini tidak berujung dengan selesai dan tidak baik, malahan persatuan tersebut semakin hangat dan panas ketika pihak Fahri Hamzah terus menagih uang ganti rugi immaterial sebesar 30 miliar yang harus dibayarkan oleh 5 petinggi dari partai PKS akibat perseteruan tersebut. Uang persatuan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh PKS dikarenakan kalah melawan Fahri Hamzah untuk kasus pemecatan dirinya di PN Jakarta Selatan, sehingga sampai sekarang ini perseteruan antara mantan kader PKS dan juga petinggi PKS terus bergulir dan menjadi asumsi masyarakat.

Keributan Fahri Hamzah dan Partai PKS yang berujung uang rugi Rp 30 miliar ternyata sampai sekarang ini belum ada titik temu di mana uang ganti rugi harus dibayarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dikarenakan sudah kalah dalam melawan paling Hamzah di pengadilan negeri Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu dan ternyata terdapat kronologi yang sangat unik untuk disaksikan dan juga fakta atas keributan sang mantan Wakil Ketua DPR RI dengan partai yang selama ini mengangkat namanya menjadi anggota DPR RI.

Fakta keributan Fahri Hamzah dan Partai PKS

Di bawah ini dari berbagai sumber yang kami rangkum, terdapat beberapa fakta terkait kericuhan antara Fahri Hamzah bersama Partai Keadilan Sejahtera yang terus bergulir Apalagi sudah banyak tagihan yang dilakukan kubu Fahri Hamzah kepada partai PKS dengan uang Rp 30 miliar yang belum dibayarkan sampai sekarang ini.

Fahri Hamzah dipecat

Awal mula perseteruan antara partai PKS dan Fahri Hamzah yaitu berawal dari pemecatan secara tidak hormat kepada sosok Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS di mana Fahri Hamzah dipecat oleh majelis tahkim PKS pada tanggal 11 Maret 2016 yang lalu dan selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan pada tanggal 1 April 2016 yang dilakukan oleh Presiden PKS sohibul iman dan selanjutnya fahri Hamzah sempat dilaporkan ke badan BPD0 pKS dikarenakan adanya dugaan pelanggaran etik.

Menggugat PKS ke pengadilan

Dikarenakan dirinya tidak terima dipecat secara tidak hormat oleh partai PKS selanjutnya Pak Hamzah menggugat partai yang selama ini ia Bela ke pengadilan di mana di dalam gugatannya di PN Jakarta Selatan, fahri Hamzah menuntut partai PKS untuk membayar ganti rugi materiil sebesar 1,6 juta dan selanjutnya immaterial sebanyak 500 miliar.

Pihak yang digugat oleh fahri Hamzah

Di bawah ini adalah beberapa petinggi yang digugat oleh Fahri Hamzah diantaranya adalah sohibul iman selaku presiden PKS,Surahman Hidayat selaku ketua dewan syariah pKS, hidayat Nur Wahid selaku ketua dewan Syuro, abdul Muis dan Abi Sumaid.

Gugatan Fahri Hamzah dikabulkan

Setelah melakukan aksi gugatan yang berlangsung di PN Jakarta Selatan, ternyata pengadilan negeri pada tanggal 14 November 2016 mengabulkan seluruh gugatan Fahri Hamzah dan memenangkannya sehingga PKS pun kalah dan PKS wajib membayar Rp 30 miliar kepada Fahri Hamzah.

PKS mengajukan banding

Dikarenakan tidak menerima keputusan Pengadilan Jakarta Selatan yang sepenuhnya mengabulkan seluruh gugatan Fahri Hamzah, selanjutnya partai PKS langsung mengajukan banding ke PN Jakarta akan tetapi PKS kembali kalah dan selanjutnya mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan ternyata masih ditolak sehingga keluarlah nomor 607 K/PDT.SUS-Parpol/2018 dimana partai PKS harus membayar uang yang diminta oleh Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah mengajukan menyita aset

Selanjutnya Fahri Hamzah Belum lama ini melayangkan permohonan Sita aset dan daftar objek Sita kepada PN Jakarta Selatan dikarenakan 5 orang pengurus PKS tersebut selaku tergugat dalam kasus melawan variannya tidak menghadiri ketika dipanggil oleh jurusita PN Jakarta Selatan, di dalam daftar aset terdapat milik pribadi dari kelima orang tergugat diantaranya aset bergerak dan aset tetap dengan jumlah total seluruhnya rp 30 miliar.

Tanggapan presiden PKS

Ketika awak media menanyakan masalah kasus internal partai PKS tersebut, ternyata sohibul sang Presiden PKS tidak memberikan tanggapan dan ia menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum atas kasus perseteruan dengan fahri Hamzah.

Partai PKS Siap Mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Anies Baswedan-IGgoodbenerdki

THERAGRAN.CO.ID – Partai PKS Siap Mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 Belum lama ini gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan resmi siap diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk nantinya menjadi calon presiden di Pilpres 2024 yang akan datang. Walaupun begitu, kontroversi diangkatnya Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden pada pemilihan 2024 yang akan datang ternyata malah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, dan juga mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak termasuk salah satunya pengamat politik siti zuhro yang berasal dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri apabila Partai Keadilan Sejahtera atau partai PKS memang selama ini menjadi pendukung Anies Rasyid Baswedan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta bersama partai Gerindra, selanjutnya partai tersebut pernah beberapa kali menyatakan di depan media apabila partai PKS siap mengusung Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024, akan tetapi dengan dukungan tersebut kepada Anies Baswedan malah mendapatkan pandangan yang berbeda dari Siti zuhro selaku pengamat politik dari LIPI.

Siti zuhro menegaskan, apabila partai PKS memang mempunyai hak untuk mendukung Anies Baswedan akan tetapi sepertinya keputusan tersebut sangatlah terlalu dini bagi partai PKS dikarenakan mereka harus mempertimbangkan siapa sosok yang akan dipilih dan didukung untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang dan sangat dianjurkan bagi partai PKS sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu beberapa kadar yang bagus secara matang untuk pemilihan di tahun yang akan datang.

Menurut Siti, apabila Anies Baswedan bukanlah kader dari partai PKS oleh karena itu pastinya akan ada pertentangan di dalam tubuh partai Keadilan Sejahtera, dan yang sangat direkomendasikan menurut Siti, sebaiknya kader terbaik PKS yang benar-benar dipersiapkan untuk nantinya bisa bersaing dengan partai lain supaya bisa dipilih oleh masyarakat dan selanjutnya untuk Anies Baswedan, sudah pernah mengikuti Konvensi calon presiden yang waktu itu diadakan oleh partai Demokrat untuk Pilpres 2014 yang lalu.

Namun acara yang dilakukan oleh partai Demokrat yang waktu itu dikabarkan akan mengusung Anies Baswedan malah hanya menguap begitu saja dan tidak ada kepastian. Sehingga menurut Siti, untuk dukungan partai PKS kepada Anies Baswedan jangan terlalu berlebihan dan terlalu dini untuk merespon dinamika politik seperti sekarang ini dikarenakan politik di Indonesia sangat tidak pasti dan tidak bisa diprediksi.

Menurut Siti zuhro, apabila ada beberapa tokoh yang memang sudah berkompeten yang bisa didukung oleh partai PKS bersama beberapa partai lainnya untuk Pilpres 2024 yang memang mempunyai kompetensi lebih besar dibandingkan sang Gubernur DKI Jakarta, sebut saja Ridwan Kamil, emil dardak, gatot nurmantyo, dan beberapa kepala daerah yang mempunyai prestasi yang sudah Gemilang dan memang sudah terbukti minim akan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Seperti diketahui apabila Sekjen PKS Mustafa Kamal dirinya sempat mengungkapkan apabila partai PKS sekarang ini sudah mulai melakukan proses seleksi terhadap beberapa kandidat yang nantinya akan diusung oleh partai PKS di Pilpres 2024 dimana dari hasil seleksi yang dilakukan oleh partai tersebut, muncul nama yaitu Anies Baswedan yang sekarang ini menjabat gubernur DKI Jakarta dan selanjutnya ada beberapa nama lain yang diusung oleh PKS yang nantinya akan bersaing di Pilpres 2024.